CILEGON, MINUTS ONLINE----Aliansi Pemuda Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Landmark Kota Cilegon pada Jumat, 28 Maret 2025. Aksi yang diikuti sekitar 20 peserta dan dipimpin Ketua API, Sdr. Supardi, ini menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam orasinya, Supardi menekankan bahwa revisi UU TNI ini justru memperkuat upaya reformasi di sektor pertahanan dan keamanan. Ia menegaskan revisi tersebut memperjelas batasan keterlibatan TNI dalam jabatan publik, sekaligus menepis kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Supardi menjabarkan beberapa poin penting revisi UU TNI:
- Penolakan Dwifungsi ABRI: Revisi UU TNI secara tegas menghapus peluang dwifungsi ABRI. Sistem tersebut, yang berlaku pada masa Orde Baru, memberikan porsi 22% kursi DPR kepada TNI/Polri tanpa melalui pemilu, serta memungkinkan penunjukan anggota TNI/Polri dalam jabatan eksekutif seperti Gubernur, Walikota, dan Bupati. Revisi ini memastikan TNI fokus pada tugas utamanya.
- Kewajiban Mundur atau Pensiun Dini: Anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun dini. Hal ini bertujuan mencegah pengaruh berlebihan TNI dalam urusan pemerintahan sipil dan menjaga netralitas TNI.
- Perluasan Jabatan Sipil yang Dapat Diduduki: Revisi UU TNI memperluas kesempatan bagi prajurit TNI untuk menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga, meningkat dari sebelumnya 10. Perluasan ini diatur dalam Pasal 47 UU TNI yang direvisi.
- Tugas Baru TNI: TNI kini memiliki tugas tambahan dalam menanggulangi ancaman siber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Ini merupakan penambahan dari 14 tugas TNI yang telah ada sebelumnya.
Aksi unjuk rasa API berakhir pukul 17.30 WIB dengan tertib. Aksi ini menunjukkan dukungan terhadap revisi UU TNI yang dinilai sejalan dengan semangat reformasi dan penguatan demokrasi di Indonesia.," ( red/)