CILEGON,-MINUTS ONLINE----- Wakil ketua umum LSM BMPP MULYANA secara tegas menyoroti buruknya manajemen relokasi yang dilakukan Pemkot. Ia menyayangkan niat baik yang justru berubah menjadi kekacauan karena lemahnya perencanaan dan miskomunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan relokasi dan penggusuran pedagang kecil menuai kritik pedas dari berbagai pihak. Tak hanya dari para pedagang yang terpaksa kehilangan mata pencaharian tanpa kejelasan tempat baru, tetapi juga dari lembaga pengawas kebijakan publik yang menilai proses ini penuh cacat koordinasi dan minim rasa kemanusiaan.
Masalah baru kini timbul karena pembuangan sampah sementara yang semula di dekat jalan kini berpindah tempat di tempat parkir bongkar muat barang yang hingga detik ini hasil pantauan wartawan dilokasi sampah tersebut semakin banyak dan menumpuk dibiarkan tanpa ada kejelasan kapan sampah ini akan di angkut.
“ Sangat amat disayangkan, diduga ada koordinasi yang kurang bagus antar sesama OPD. Bahkan persiapan dari Disperindag juga sangat lemah. Pedagang dipaksa pindah ke tempat yang belum layak, bocor, amburadul, dan semrawut,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa relokasi ini telah menimbulkan luka di hati para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari jualan harian. Pedagang kehilangan pelanggan, pendapatan anjlok, dan tempat usaha baru pun belum jelas. Bahkan area relokasi tercium bau menyengat karena penumpukan sampah yang tidak manusiawi.
“Apakah pemerintah berpikir panjang? Di lokasi baru, bau sampah menyengat, lalu lalang hewan liar, dan pedagang harus berjualan di tengah kondisi itu. Ini miris dan sangat tidak layak!” ujarnya prihatin.
Ia menilai, kebijakan yang setengah hati ini menjadi bukti bahwa OPD di Cilegon berjalan tanpa arah yang sama. Bukannya bersinergi demi rakyat, justru sibuk dengan ego sektoral.
" Lah bagaimana mau jadi juare kalau jalannya masing-masing? Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus segera panggil OPD-OPD-nya, panggil Disperindag. Bila perlu, copot Kepala Dinasnya kalau memang tidak mampu bekerja dengan maksimal,” desaknya.
Kritik Tajam: Relokasi demi PAD, Pedagang Jadi Korban
Langkah relokasi yang diklaim demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru dinilai mencederai keadilan sosial. Rakyat kecil menjadi korban utama dari kebijakan tambal sulam yang tidak berpihak pada mereka.
“Jangan hanya kejar PAD, tapi abaikan nasib rakyat kecil. Kebijakan seperti ini menyengsarakan!” tambahnya.
Situasi ini memperkuat kesan bahwa Pemerintah Kota Cilegon tidak serius dalam menangani nasib para pedagang. Dalam kondisi ekonomi yang masih belum pulih pasca pandemi, mereka justru ditekan dan dipinggirkan.
Apakah Pemkot Cilegon Akan Bertindak?
Kini bola panas berada di tangan Wali Kota dan jajarannya. Apakah mereka akan terus menutup mata terhadap penderitaan para pedagang kecil? Ataukah akan segera bertindak menyelamatkan kepercayaan publik yang semakin luntur?
Masyarakat menunggu, dan suara pedagang tak bisa lagi diabaikan. Sudah saatnya Pemkot Cilegon menghentikan praktik kebijakan asal-asalan dan mulai mengedepankan keadilan sosial dalam setiap langkahnya.
Sementara itu hingga berita ini ditayangkan belum ada pernyataan baik dari kepala UPTD pasar kranggot dan Kabid DLH kota Cilegon.( Red/)