BANTEN, MINUTS ONLINE --- Insiden tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, memicu gelombang kemarahan dari segenap komunitas ojol di seluruh Indonesia.
Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, sebuah kendaraan taktis (barracuda) milik Brimob terlihat melaju kencang memecah konsentrasi massa dan tanpa ragu-ragu melindas seorang pria yang mengenakan jaket hijau bertanda ojek online.
Korban sempat terseret beberapa meter sebelum akhirnya kendaraan itu berhenti sejenak, lantas kembali melaju hingga membuat nyawa seorang driver pengemudi ojek online tak tertolong lagi setelah sempat beberapa saat dilarikan ke rumah sakit (28/08/2025).
Rekaman yang diunggah oleh akun @NChupakabr50581 tersebut
tidak hanya mengguncang publik, tetapi juga membangkitkan solidaritas yang luar biasa di antara para driver ojol. Dalam hitungan jam, komunitas ojol di berbagai media daring dan grup WhatsApp dipenuhi ujaran keprihatinan dan kecaman.
Banyak yang menyoroti bagaimana aparat, yang idealnya hadir untuk melindungi, justru melakukan tindakan arogan yang menghilangkan nyawa warga sipil secara tragis.
Aliansi Kelompok Ojol Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) segera menanggapi insiden ini dengan rilis statement resmi.
Melalui juru bicara mereka, FDTOI mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang dengan sengaja melindas rekan mereka hingga meninggal dunia.
Pernyataan itu menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya kesalahan prosedural, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kesewenang-wenangan kekuasaan.
FDTOI secara tegas meminta pertanggungjawaban moral tertinggi kepada Kapolri, dengan menuntut agar beliau mengundurkan diri dari jabatannya.
Mereka menilai bahwa posisi Kapolri sudah tidak lagi pantas diduduki oleh sosok yang kepemimpinannya dianggap gagal mengendalikan perilaku anggota di lapangan dalam menangani massa.
Lebih jauh, FDTOI juga akan mengirimkan surat resmi kepada Komisi III DPR RI esok hari. Surat tersebut memuat permintaan agar Komisi III segera memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan mengambil sikap tegas. Dalam rekomendasi yang akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mereka menekankan urgensi pencopotan Kapolri demi menjamin keadilan dan mencegah tragedi serupa terjadi lagi.
FDTOI memberi rentang waktu tujuh hari kerja kepada Kepolisian RI dan DPR RI untuk menanggapi tuntutan tersebut. Bila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak ada langkah nyata, mulai dari panggilan resmi, penyelidikan transparan, hingga pertimbangan pencopotan jabatan, maka mereka akan mengorganisir aksi massa besar-besaran. Aksi ini dipastikan akan melibatkan ribuan pengemudi ojek online dari Sabang hingga Merauke, sebagai bentuk protes terkoordinasi untuk menuntut keadilan dan keselamatan rakyat di ruang publik.
Wurry Rahmawati menegaskan “Rencana aksi massa ini bukanlah ancaman kosong. Komunitas ojol selama ini dikenal memiliki jaringan komunikasi yang rapat dan kemampuan mobilisasi cepat. Pada bulan-bulan sebelumnya, mereka sudah beberapa kali sukses menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah daerah, dan pusat, menolak kebijakan tarif yang tidak adil dan menuntut perlindungan hak driver. Kali ini, skala aksi akan lebih besar, menyasar kantor kepolisian pusat di Jakarta sekaligus gedung DPR RI, dengan titik kumpul dan rute long march yang sudah disiapkan oleh tim koordinasi nasional.” terangnya.
Pengamat hukum dan kebijakan publik menilai, tuntutan FDTOI memiliki dasar kuat. Tindakan melindas warga sipil hingga tewas merupakan tindak pidana kekerasan yang harus diproses secara hukum.
Kapolri sebagai pucuk pimpinan institusi kepolisian bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan anggotanya di lapangan. Jika tidak ada sanksi tegas, baik dari internal Polri maupun pengawasan eksternal DPR, maka praktik kekerasan aparat berpotensi terus terulang.
Pihak Polda Metro Jaya sendiri hingga berita ini diturunkan belum merilis keterangan resmi soal perkembangan penyidikan. Kompolnas sudah mendesak Polda Metro agar segera memproses hukum sopir rantis Brimob yang terlibat.
Namun, hingga saat berita ini diturunkan, insiden tersebut belum ada titik temu dan penangkapan atau penetapan tersangka yang diumumkan.
Hal inilah yang memicu kekecewaan mendalam komunitas ojol dan publik luas, bahkan sebagian rekan ojol di Jakarta sudah mengambil langkah mendatangi markas Brimob meski kondisi sedang hujan malam ini.
Koordinator FDTOI Wurry Rahmawati menyatakan bahwa mereka tidak menentang kerja aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, tetapi menolak cara-cara berlebihan yang mengabaikan keselamatan warga sipil. Ia menekankan pentingnya pembinaan profesionalisme dan penegakan prosedur standar operasional kepolisian. Bila kepolisian gagal mengendalikan anggotanya, maka pemimpin tertinggi juga harus bertanggung jawab.
Sementara itu, gelombang dukungan sosial media terus mengalir. Tagar #JusticeForOjolDriver dan #CopotKapolri merangkak menduduki trending topic di berbagai platform. Banyak netizen membagikan video rekaman kejadian dan menyerukan agar Komisi III DPR RI segera bergerak. Beberapa figur publik hingga selebritas juga angkat bicara, mendesak keadilan bagi korban.
Dalam hitungan hari ke depan, sorotan akan tertuju pada respons resmi Kapolri dan Komisi III DPR RI. Bila langkah konkret diambil, seperti memanggil Kapolri, memproses oknum sopir barracuda, hingga memperkuat SOP pengendalian massa, maka situasi bisa semakin mereda. Namun, jika tidak, jutaan driver ojol akan turun ke jalan, menjadikan aksi ini momentum kebangkitan rakyat kecil untuk menuntut penghormatan hak hidup dan keadilan di negeri ini.
Melalui statement resmi FDTOI menyatakan Insiden tragis ini semoga menjadi titik balik dalam hubungan antara masyarakat sipil dan aparat keamanan. Dialog terbuka, akuntabilitas, dan reformasi prosedur harus segera dijalankan agar tak ada lagi nyawa melayang sia-sia dalam sebuah unjuk rasa. Komunitas ojol menegaskan, mereka siap berdialog, tetapi juga siap bertindak tegas untuk menegakkan keadilan bagi rekan yang gugur.