CILEGON ,-MINUTS ONLINE-----Pernyataan Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, yang menyebut praktik titip-menitip siswa dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai hal “lumrah” dan “tidak merugikan negara”, telah menyulut amarah publik.
Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik, Aris Munandar, menyebut ucapan itu sebagai bentuk pembusukan moral pejabat yang terang-terangan melegalkan nepotisme, kolusi, dan penghinaan terhadap pendidikan rakyat.
“Ini bukan sekadar komentar ngawur. Ini pernyataan seorang pejabat yang tidak tahu malu, yang menjilat sistem busuk demi melindungi kepentingan segelintir elit. Kalau ini lumrah, maka sama saja Wakil Gubernur sedang mengajari rakyat untuk curang,” tegas Aris
Menurut Aris, apa yang dilontarkan Dimyati adalah bukti bahwa pejabat di Banten sudah kehilangan rasa malu. “Pendidikan dijadikan lahan dagang. Anak pejabat dititip, anak rakyat disingkirkan. Ini bukan sekadar bobrok, ini pengkhianatan!”
Lebih keras lagi, Aris menyebut pernyataan itu menunjukkan mental jongos kekuasaan, bukan negarawan.
“Apa gunanya punya jabatan kalau hanya jadi juru bicara sistem kotor? Kalau tidak bisa melawan titipan, lebih baik mundur saja, jangan mempermalukan rakyat Banten tiap buka mulut!” ujarnya
Ia menegaskan, praktik titipan bukan hanya melukai keadilan, tapi juga memperkuat warisan sistem kolonialisme baru dalam pendidikan. “Wakil Gubernur seolah berkata: yang punya kuasa bisa potong jalur. Yang miskin? Disuruh antri, disuruh sabar, disuruh ngalah. Ini pola pikir feodal busuk yang harus disingkirkan dari tanah Banten!” Tambah nya
Aris mendesak A. Dimyati Natakusumah segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada seluruh rakyat Banten. “Kalau tidak sanggup mengurusi pendidikan secara adil, jangan campur tangan dengan kebijakan! Cukup jadi simbol politik saja, jangan ikut rusak masa depan anak-anak kami!”
Ia juga mengingatkan Gubernur Banten agar tidak tutup mata. “Kalau Gubernurnya diam, maka bisa jadi semua ini bagian dari konspirasi bersama: sistem pendidikan dikuasai oleh para makelar kepentingan. Rakyat hanya jadi penonton.”
“Kami tidak butuh pemimpin yang membela titipan. Kami butuh pejabat yang punya nyali melawan mafia pendidikan. Kalau Wakil Gubernur tidak punya nyali, lebih baik minggir!” Ucap nya
Aris pun menyampaikan peringatan keras, bahwa publik tidak akan tinggal diam. “Rakyat Banten sudah muak! Jangan salahkan kami jika suara perlawanan makin lantang. Pendidikan bukan ladang dagang. Ini soal masa depan anak bangsa. Titipan kalian, adalah pengkhianatan terhadap republik ini!” Tutup nya